Conservation and Conversation: HUKUM RIMBA


Empat belas tahun lalu di Papua, ketika sedang meneliti efektivitas penegakan hukum kehutanan, saya mencari data perkara pidana kehutanan dari Balai KSDA (Konservasi Sumberdaya Alam), Dinas Kehutanan, Kepolisian, dan Kejaksaan yang dalam arsip mereka. Sebagian besar datanya berupa tabel dengan sedikit gambaran perkara dan vonisnya. Ketika saya cari putusan lengkap perkaranya, nah…banyak yang hilang dengan aneka rupa alasan, salah satunya karena kantornya terbakar. Dan jawaban standarnya adalah “wah, dimana ya? dulu sih ada…”. Ini jawaban yang multitafsir. Memang hilang, atau memberi “pesan” pada kita bahwa ada tenaga nih buat nyari arsip… Su’udzon ya? Maaf deh…

Di era digital sekarang ini, mestinya arsip-arsip itu tersimpan rapi dalam bentuk file elektronik. Kalaupun belum sempat dibuat file digitalnya (di-scan atau pdf), setidaknya arsipnya tersimpan rapi. Saat ini, beberapa pengadilan negeri, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah memuat putusannya di dalam website resmi. Namun masih ada pula pengadilan yang tetap menyimpannya dalam bentuk kertas karena berpotensi mendapatkan dana pengganti fotokopi dari yang membutuhkan. Adapula pengadilan yang bersedia meminjamkan putusan untuk kita fotokopi sendiri, tanpa biaya apapun.

Sebagai makhluk dengan latar belakang biologi konservasi, saya shock berat ketika pertama kali bersentuhan dengan urusan per-hukum-an. Saya harus mengubah pola pikir 1 + 1 = 2 MENJADI 1 + 1 = (6 : 2) – 1 yang hasilnya tetap angka 2. Biasanya mengurusi hal-hal yang pasti, terpaksa harus berargumentasi dulu untuk mencari kepastian. Contohnya, ketika jaksa penuntut umum (JPU) salah mengetik satu huruf nama tersangka atau alamatnya, kita cenderung mengabaikannya karena kita paham maksudnya. Dalam ranah hukum, JPU dapat dinilai tidak cermat, salah orang (error in persona), dakwaan kabur (obscuur libel) sehingga dakwaan dapat dieksepsi lawan atau ditolak majelis hakim.

Kita juga sering baca pasal dalam Undang-Undang yang menurut kita tidak/belum jelas, tapi di Penjelasan pasal itu tertulis “cukup jelas”. Masalahnya “cukup jelas” bagi siapa? Lha kalau masih belum jelas, kemana kita harus mencari penjelasannya? Akibatnya, hal itu membuka peluang interpretasi yang tergantung posisi dan kepentingannya. Interpretasi penyidik, penuntut, advokat, dan hakim dapat berbeda walau sumbernya sama! Adakalanya terjadi argumentasi untuk mencari pembenaran, BUKAN kebenaran!!!

Dalam kuliah pengantar ilmu hukum, seorang dosen berkata, “Jika dua orang ahli hukum berdebat mengenai suatu hal, dapat menghasikan sedikitnya tiga pendapat. Yaitu dua pendapat masing-masing ahli hukum plus hasil kompromi. Nggak lucu tapi itulah kenyataan yang kita lihat dalam debat-debat hukum di media massa. Pemahaman dan interpretasi itu justru menjadi seni berargumentasi untuk menyampaikan dalil-dalil hukum oleh pihak yang berperkara di pengadilan. Bahkan hakim pun diberi hak untuk berbeda pendapat sehingga dalam gugatan/dakwaannya, para pihak menuliskan ex aquo et bono, alias jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Tuh kan…?

blog-20140411-04288Pendapat majelis hakim di suatu pengadilan bisa berbeda dengan majelis hakim di pengadilan lainnya, walau masalah yang ditanganinya relatif sama. Tergantung kemampuan pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim, plus pengetahuan dan interpretasi hakim terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan pada saat banding, hakim di pengadilan tinggi dapat mengoreksi putusan hakim pengadilan negeri. Kemudian pada saat kasasi, hakim agung di Mahkamah Agung dapat mengoreksi pendapat hakim sebelumnya.
Biasanya, pendapat atau putusan Hakim Mahkamah Agung yang dengan konsisten diterapkan untuk sejumlah perkara yang (hampir) sama, akan menjadi sumber hukum bagi hakim-hakim yang ada di bawahnya. Wajar dong ya, namanya juga pertimbangan dari kasta hakim tertinggi dengan pengetahuan dan pengalaman ribuan jam sidang di ranah hukum.

Menyadari kenyataan itu, maka suka tidak suka, kita harus mencermati putusan lengkap majelis hakim. Teman-teman saya di KSDA atau Taman Nasional cenderung hanya melihat KUTIPAN PUTUSAN sebanyak 2-3 lembar, yang isinya menghukum/membebaskan, menang/kalah, menerima/menolak. Biaya untuk mendapatkan Putusan lengkap mungkin “lebih mahal” karena lebih tebal daripada Kutipan, tapi kita dapat belajar dari setiap perkara.

Kita dapat menggunakan pertimbangan hakim untuk mengantisipasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama pada kasus berikutnya. Bahkan dapat digunakan untuk menentukan tindak lanjut paska putusan. Ada kalanya pihak yang kalah memelintir arti dari putusan, seperti yang terjadi dalam perkara antara 212 perambah di Sekoci Besitang melawan Taman Nasional Gunung Leuser, Polres Langkat, dan Bupati Langkat (2007).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa kawasan yang disengketakan oleh 212 masyarakat berada dalam kawasan TNGL, penggugat tetap kalah pada sidang banding, dan dikenai biaya perkara. Namun akibat ketidakpahaman mengartikan putusan, dan penyebarluasan arti putusan kepada masyarakat, maka hingga kini masalah di kawasan tak kunjung usai.

Pada perkara lainnya di Suaka Margasatwa Karang Gading-Langkat Timur Laut, SUMUT, Majelis Hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti menggarap kawasan konservasi, tetapi tidak dapat dipersalahkan sehingga dilepaskan dan tidak dipenjara. Sayangnya, tidak adanya tindak lanjut dari petugas KSDA terhadap putusan itu, akhirnya terdakwa menggarap kembali kawasan itu. Masyarakat pun menilai perbuatan terdakwa sebelumnya seolah-olah tidak bersalah. Kenapa? Lha, buktinya nggak dipenjara….iya kan? Nah…itulah hukum rimba kita…

3 thoughts on “Conservation and Conversation: HUKUM RIMBA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s