Gakkum di TNGL (bukan) Basa-basi?


Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dideklarasikan pada tahun 1980 oleh Menteri Pertanian yang ketika itu masih membawahi bidang Kehutanan. Setahun kemudian, TNGL ditetapkan UNESCO sebagai Cagar Biosfer atas usulan dari Pemerintah Indonesia. Pada tahun 1984, TNGL juga ditetapkan sebagai salah satu dari sebelas Asean Heritage Parks.  Areal TNGL diperluas menjadi 1.094.692 hektar oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1997. Akhirnya pada tahun 2004, TNGL menjadi bagian Warisan Dunia sebagai salah satu cluster dari Tropical Rainforest Heritage of Sumatra.

Dengan sederet status regional dan internasional itu, TNGL memang makin dikenal luas dalam komunitas internasional. Namun ancaman terhadap kawasan juga semakin nyata. Mulai dari perambahan kawasan oleh perorangan, kelompok, dan perusahaan hingga penebangan liar dengan berbagai skala. Khusus untuk kawasan TNGL di Besitang saja, kawasan yang rusak diperkirakan telah mencapai 21.130 hektar.

Hutan dan keanekaragaman hayati di TNGL merupakan laboratorium alam yang melahirkan ratusan sarjana, master, dan doktor dari berbagai negara. Ekosistem yang beragam menjadikan TNGL sebagai harapan terakhir bagi kelangsungan hidup satwa langka khas Sumatera, seperti orangutan, gajah, badak, dan harimau. Sebagai hulu dari 10 daerah aliran sungai (DAS), TNGL  telah menyuplai air bagi 4 juta penduduk di sekitarnya. Bahkan nilai ekonomi TNGL dapat mencapai US$ 9,1 miliar jika dikelola dan dimanfaatkan secara lestari.

Sebaliknya, rusaknya hutan-hutan dan DAS di TNGL akan menyengsarakan masyarakat dalam arti luas. Banjir yang belum lama ini terjadi di Besitang, Langkat tentu masih melekat dalam ingatan. Kerugian harta dan kehilangan jiwa tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang merusak kawasan TNGL, tetapi juga oleh masyarakat tak berdosa. Pemerintah pun harus mengeluarkan dana penanggulangan bencana yang tidak kecil. Apakah kita masih harus berdiam diri dan berbasa-basi?

Penegakan hukum demi keadilan

Penegakan Hukum menjadi istilah yang segera mencuat ketika ancaman di kawasan hutan konservasi tidak kunjung usai.  Peristiwa dan perbuatan hukum yang kontra produktif dengan upaya konservasi terus terjadi tetapi sanksi hukumnya nyaris tak terdengar. Lemahnya penegakan hukum selalu menjadi penjelasan atas kerusakan yang melanda kawasan konservasi, termasuk TNGL.

Di manakah letak kelemahan tersebut? Pada peraturan perundang-undangannya, atau pada pelaksananya?  Kemauan politik (political will) tidaklah cukup dalam konteks penegakan hukum tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata (political action).  Ahli hukum dari Belanda, Taverne mengatakan, ” Geef me goede Rechters, goede Rechters Commissarissen, goede Officieren Van Justitie en goede Politie Ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprocesrecht goed bereiken (Berikan saya hakim yang baik, hakim pengawas yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, maka penegakan hukum akan berjalan walaupun dengan hukum pidana yang lemah).

Hukum yang berkembang di bidang konservasi dan kehutanan ditandai dengan terbitnya UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.  Selanjutnya diperkuat lagi dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Di dalam kedua UU tersebut, telah memuat larangan yang disertai ancaman pidananya (Lihat Lampiran). Sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemidanaan di bidang kehutanan dan konservasi juga terus bertambah, misalnya UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungah Hidup dan UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah oleh UU No. 25 tahun 2003.

Namun keberadaan undang-undang yang spesifik mengatur tentang konservasi dan kehutanan, tidak serta merta penegakan hukumnya menjadi hal yang mudah. Penegakan hukum dalam bentuk preventif dan represif harus dilakukan secara bersamaan. Preventif hanya akan menjadi “gertak sambal” jika tidak diiringin oleh tindakan represif yang terukur. Preventif dimulai dari berbagai upaya penyadaran kepada masyarakat hingga pola pembangunan ekonomi dan sumberdaya manusia yang mengurangi hasrat manusia untuk berbuat kejahatan. Tahap represif bermula dari peringatan, denda administratif hingga pemidanaan sesuai criminal justice system yang berlaku.

Pihak yang masuk dalam kategori penegak hukum dalam konteks konservasi TNGL adalah petugas TNGL, termasuk Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai lapis pertama. Lapis berikutnya adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim. Aparat hukum tersebut, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak akan mampu melakukan upaya preventif dan represif tanpa dukungan masyarakat dan unsur lembaga pemerintahan lainnya. Lebih jauh lagi, akan kita temukan adanya berbagai faktor teknis dan non-teknis yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum. Misalnya sistem deteksi dini yang memerlukan partisipasi masyarakat, pendanaan untuk penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan penyitaan/penyimpanan barang bukti.

Sesungguhnya, untuk siapakah penegak hukum bekerja? Jika mereka bekerja sebatas menunaikan kewajiban, sekedar menjalankan perintah pimpinan, atau menjalankan kewenangan, maka penegakan hukum akan berubah menjadi komoditas. Kewajiban, perintah, dan kewenangan yang ternoda oleh kepentingan pribadi menghasilkan konflik kepentingan yang bermuara pada penegakan hukum yang pilih kasih. Klausul di dalam undang-undang pun menjadi multitafsir. Penegakan hukum demi keadilan sebagaimana tertulis di awal amar putusan, DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, menjadi barang langka.

Penegakan hukum demi keadilan tentu juga mencakup adil bagi terdakwa, adil bagi penegak hukum, dan adil bagi masyarakat yang terkena dampak akibat perbuatan terdakwa. Sesuatu yang adil bagi penegak hukum, belum tentu adil bagi terdakwa dan sebaliknya. Kata adil menjadi sesuatu yang abstrak namun dapat dirasakan oleh hati nurani karena hati nurani tak pernah bohong.

Dengan kata lain, penegakan hukum demi keadilan tunduk pada moralitas, hati nurani, dan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Bahkan kepatuhan pada hukum itu harus lebih dari sekedar tunduk pada kewajiban, perintah pimpinan, dan kewenangan yang didapat dari undang-undang yang berlaku. Tanpa itu semua, akan tercipta penegakan hukum rimba. Siapa yang kuat (financial dan kekuasaan), dialah yang menang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s